Bangsa ini masih belum beranjak keluar dari berbagai macam krisis. Dari mulai krisis yang paling kecil hingga yang paling besar. Krisis itu bahkan ada di segala bidang; politik, ekonomi, sosial, bahkan agama (baca: krisis keberagamaan). Akibatnya, beban yang harus ditanggung untuk melangkah ke depan terasa sulit. Belum lagi ditambah dengan beban rekonsiliasi terhadap sejarah masa lalu yang berdarah-darah yang pelakunya justru sesama warga bangsa, belum tercipta secara maksimal.
Pada titik ini, menjadi relevan untuk membicarakan berbagai hal yang solutif demi kondisi bangsa. Salah satunya adalah modal optimisme yang dilandasi dengan spirit konstruktif yang dilakukan secara massif, oleh segenap komponen bangsa, tanpa terkecuali.
Momentum tahun baru hijrah 1428, selain menjadi bahan perenungan juga bisa dijadikan spirit itu. Tanpa spirit semacam itu, bangsa ini akan tetap berjalan di tempat. Kalaupun beranjak, jalannya begitu pelan. Padahal, laju perjalanan dunia begitu cepat. Kita tentunya tidak ingin tertinggal jauh.
Spirit hijrah
Tahun baru umat Islam, 1 Muharram 1428 H, akan segera datang mengganti tahun sebelumnya. Itulah perguliran masa yang oleh Allah SWT singgung dalam firman-Nya, “Itulah hari-hari yang Kami pergilirkan di antara manusia.” (QS Ali ‘Imran [3]: 140).
Hari kemarin, saat ini, dan saat yang akan datang, tidaklah sama. Karena itu, amatlah merugi jika perputaran hari itu tidak diisi dengan niat yang tulus dan amal saleh manusia. Parahnya, kebanyakan manusia justru lebih memilih kerugian daripada keberuntungan, tanpa mereka sadari.
Allah SWT berfirman, “Demi masa. Sesungguhnya, kebanyakan manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali, orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.” (QS Al-’Ashr [103]: 1-3).
Kerugian tidak akan pernah dialami oleh orang-orang beriman dan beramal saleh. Juga orang-orang yang peka dengan kondisi lingkungan sekitar. Serta mereka yang peduli akan pentingnya amar makruf nahi mungkar sebagai wujud konkret ejawantah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
Momentum hijrah kali ini adalah satu di antara momentum-momentum penting ajang introspeksi dan retrospeksi diri untuk perjalanan ke depan yang konstruktif. Sudah sejauh mana kualitas iman dan takwa seseorang, di samping sudah sejauh mana perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain kesadaran diri betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Rasulullah SAW bersabda, “Introspeksi dirilah kalian sebelum kalian diintrospeksi oleh orang lain.” (HR Bukhari-Muslim).
Sudah jamak diketahui bahwa kata hijrah, salah satunya, bermakna “berpindah,” yang berarti juga menandai adanya suatu perubahan mendasar yang bermisi dan bervisi konstruktif. Setidaknya, ada dua hal penting terkait dengan hijrah itu. Pertama, hijrah dalam pengertian fisik (kontekstual). Dan, dua, hijrah dalam pengertian non-fisik (kontekstualisasi atau aktualisasi).
Hijrah dalam pengertian pertama bermakna sebagai perpindahan (eksodus) sekumpulan orang-orang dari “Darul Kuffar” menuju “Darul Islam.” Secara kontekstual, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat meninggalkan Mekkah demi menyelamatkan iman (keyakinan) mereka dari rongrongan, teror fisik dan psikis orang-orang kafir Quraysy. Mereka pergi menuju Madinah yang sebelumnya bernama Yastrib.
Hijrah dalam pengertian kedua bermakna sebagai hijrah dari perilaku atau sikap; juga sifat yang buruk menuju ke perilaku atau sikap, juga sifat yang baik. Serta, berhijrah untuk taat kepada yang Allah SWT dan Rasul-Nya perintahkan, dan meninggalkan yang dilarang. Semua itu dilakukan berlandaskan tuntunan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang muhajir (yang berhijrah) adalah mereka yang berhijrah meninggalkan yang dilarang oleh Allah.” (HR Bukhari-Muslim).
Makna hijrah dalam pengertian kedua adalah makna yang cukup relevan untuk konteks bangsa ini. Bangsa ini sudah saatnya kembali tersadarkan, dengan datangnya momentum hijrah, bahwa segala persoalan dan krisis maha dahsyat yang sedang melingkupi berakar dari pola hidup, sikap, dan sifat yang kurang memperhatikan tuntunan ilahi.
Maka, tidak ada kata lain bagi bangsa ini selain menyaringkan “hijrah” sebagai bentuk komitmen perbaikan menuju yang lebih baik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya bangsa ini melihat kembali akar-akar mendasar krisis yang rupanya berasal dari mindset bangsa ini sendiri. Spirit hijrah adalah jawaban yang tepat untuk modal perbaikan bangsa yang lebih konstruktif.
Berjuang pantang menyerah
Namun, spirit hijrah juga tidak ada maknanya jika tidak dijadikan sebagai tema perjuangan pantang menyerah segenap bangsa. Suatu perjuangan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Perjuangan yang sama sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul di masa lampau.
Allah SWT berfirman, “Sungguh, di dalam cerita-cerita (para nabi dan rasul) ada pelajaran barharga bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran.” (QS Yusuf [12]: 111).
Simak, misalnya kisah Nabi Musa AS. Ketika belia beranjak dewasa dalam asuhan keluarga Raja Firaun di Mesir, pikirannya mulai berontak ketika ia melihat penderitaan yang dialami oleh bangsanya, Bani Israil, akibat tindak lalim dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Firaun, yang sekaligus adalah ayah asuhnya sendiri. Ia tidak dapat menahan diri lagi terlalu lama. Maka, ketika suatu hari ia bertemu dua orang dari dua bangsa yang berbeda; orang Mesir yang berkelahi dengan seorang Bani Israil, serta merta, Nabi Musa AS memukul orang Mesir itu hingga meninggal dunia.
Dalam Alquran tercatat, “Musa masuk ke kota Mesir ketika penduduknya sedang lengah, di tengah jalan, ia bertemu dengan dua orang, satu dari Bani Israil dan satunya lagi dari orang Mesir (pengikut Firaun) yang berkelahi. Ketika melihat Musa, orang dari Bani Israil itu meminta tolong Musa. Dengan cekatan, Musa memukul orang Mesir itu hingga meninggal dunia. Tiba-tiba Musa sadar dengan apa yang telah dilakukannya, ia bertaubat dan langsung berkata, ‘Ini adalah perbuatan setan, padahal setan itu adalah musuh nyata yang menyesatkan.’” (QS Al-Qashash [28]: 15).
Setelah kejadian itu, Musa menjadi buronan Firaun untuk dibunuh. Sadar dengan keadaan yang gawat itu, Musa lalu lari menuju negeri Madyan. Selama delapan tahun lebih, Musa menjadi murid Nabi Syu’ayb sekaligus menjadi menantunya. Di dalam negeri itu, rupanya banyak hal baru yang ia pelajari.
Masa delapan tahun lebih yang ia jalani di Madyan dijadikan satu kesempatan untuk menyusun strategi meruntuhkan kekejaman Firaun. Hingga tiba saatnya, Musa harus berhadapan langsung dengan Firaun, dan mengajaknya menyembah Tuhan Yang Esa. Singkat cerita, Musa mampu membawa Bani Israil keluar dari kekejaman dan penindasan Firaun, sekaligus meruntuhkan tahta kepongahan yang bertahun-tahun diusung Firaun.
Contoh lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam perjuangannya, beliau juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda seperti yang dialami oleh para nabi sebelumnya. Lebih kurang tiga belas tahun, sejak beliau diangkat oleh Allah SWT sebagai rasul untuk mendakwahkan ajaran kebenaran di Mekkah. Beliau rela untuk mengungsi terlebih dahulu ke Madinah guna menyusun rencana dan strategi, selain menghindari kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Tepat di tahun ke delapan hijrah, kota Mekkah berhasil ditaklukkan dan dibersihkan dari unsur-unsur syirik yang ada. Berbagai patung berhala yang menjadi simbol kemusyrikan dan ketergantungan pada benda-benda keramat berhasil diruntuhkan oleh Nabi SAW.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW, juga para nabi sebelumnya, memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa perjuangan meruntuhkan kekejaman, penindasan, dan kelaliman, juga kepongahan perlu waktu, tidak langsung berubah total dalam jangka yang sangat singkat. Ini sekaligus memberikan motivasi kepada kita semua untuk tidak cepat pesimis dalam meraih cita-cita mulia.
Semua nabi berjuang dalam tempo yang tidak sebentar untuk meruntuhkan kemusyrikan dari muka bumi. Susah payah, sedih, dan cucuran keringat, bahkan tetesan air mata dan darah rela mereka keluarkan guna meraih tujuan mulia dan suci: menegakkan kebenaran risalah Allah SWT.
Maka, tidak ada alasan bagi seorang yang komit berjuang menegakkan kebenaran dan ajaran Allah SWT untuk pesimis. Perjuangan membutuhkan perencanaan dan strategi yang jitu. Dan semua itu membutuhkan waktu. Perjuangan untuk merubah sesuatu yang telah membudaya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Para nabi Allah SWT rela mengorbankan waktunya untuk meraih hasil maksimal.
Sukses membangun bangsa
Perjuangan tanpa kenal lelah seperti dipaparkan di atas, relevan dilakukan saat ini, di negeri yang memulai kehidupan baru setelah berbagai macam model pemerintahan diberlakukan, tetapi masih belum juga mampu mengangkat kondisi bangsa ke tahapan ideal, bahkan maju. Sebagai warga Indonesia, kita tentu tidak menginginkan negeri yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita ini jadi runtuh dan ambruk begitu saja. Pembangunan negeri harus tetap menjadi prioritas utama kerja seluruh komponen bangsa. Segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dalam urusan kenegaraan harus disingkirkan dari bumi nusantara ini.
Pembangunan negeri tidak sekadar dari sisi infrastruktur fisik, tetapi sisi moralitas juga harus menjadi hal utama yang tidak boleh dilupakan. Hal demikianlah yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, kita tahu ketika Nabi SAW dan kaum muslimin tiba dari Mekkah di Madinah, langkah awal yang dicanangkannya adalah pembangunan masjid. Satu tempat yang multiguna, baik itu sebagai pusat musyawarah penduduk Madinah, juga merupakan tempat pengembangan pendidikan Islam di samping ibadah.
Dalam buku Tauhid Sosial-nya, M. Amien Rais menawarkan lima kunci dalam meraih kesuksesan dalam pembangunan negeri. Pertama, mempunyai keberanian moral. Setiap elemen masyarakat bangsa harus memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dalam satu hadis disebutkan bahwa, “Katakanlah yang benar, meski itu menyakitkan.” (HR Ibn Hibban).
Kedua, memiliki sikap istikamah, konsisten dan teguh pendirian. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya, orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istikamah dengan apa yang dia ucapkan, maka para malaikat akan turun memberikan keamanan dan ketenangan untuknya,” (QS Fushshilat [41]: 30). Dua hal yang menjadi idaman setiap orang adalah ketenangan dan keamanan. Dalam istikamah inilah Allah SWT menjanjikan keduanya.
Ketiga, memiliki konsep yang jelas. Suatu pembangunan, betapapun besar dan fantastisnya, tidak akan membawa manfaat apa-apa kalau tidak ditunjang dengan konsep yang jelas. Untuk apa, oleh siapa, dan bagaimanakah pembangunan itu, tergantung konsep. Karena itu kejelasan konsep mutlak diperlukan.
Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri melihat (merencanakan) apa yang akan dilakukan untuk masa ke depan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha waspada terhadap yang kalian perbuat.” (QS Al-Hasyr [59]: 18). Pada ayat yang lain, “Jika kamu selesai dengan suatu pekerjaan, maka segeralah melanjutkan dengan pekerjaan lain. Dan, hanya kepada Tuhan, kamu harus menggantungkan harapan.” (QS Al-Syarh [94]: 78).
Keempat, memperoleh dukungan rakyat atau masyarakat. Dalam sebuah negara, elemen rakyat tidak dapat diabaikan begitu saja. Merekalah sesungguhnya yang menjadi pilar utama sukses tidaknya sebuah pembangunan. Dukungan rakyat akan menambah daya bangun sebuah bangsa.
Allah SWT berfirman, “Karena rahmat dari Allahlah, kamu berlaku lembut pada mereka. Seandainya kamu berbuat kasar dan berhati keras, mereka pasti akan lari meninggalkanmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mintakan ampunan untuk mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah mengenai suatu hal. Jika kamu telah berniat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS Ali ‘Imran [3]: 159).
Kelima, memiliki visi ke depan yang jelas, tidak mengambang (niat yang jelas). Sebuah negara sejatinya adalah sebuah wadah penampung aspirasi rakyat. Akan dibawa ke mana dan bagaimana, tergantung oleh negara/pemerintah. Negara yang baik adalah negara yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Karena itu, sebuah negara harus memiliki pandangan visi ke depan yang jelas dan terencana dengan matang. Semuanya bertujuan demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat.
Rasulullah SAW bersabda, “Setiap amal hendaknya dimulai dengan niat. Karena, setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niat sebelumnya. Siapa yang berniat hijrah karena ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan perempuan untuk dinikahinya, maka ia akan mendapatkannya.” (HR Bukhari-Muslim dari ‘Umar ibn al-Khaththab). Pada riwayat lain, ada tambahan, “Siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapati (berhijrah kepada) Allah dan Rasul-Nya.” (HR Abu Dawud al-Sijistani, Ibn Majah, Ibn Hibban, Abu Dawud al-Thayalisi, Thabrani, Bayhaqi, Thahawi, Abu Nu’aym al-Ashbihani, Humaydi, dan Qadha’i, dari ‘Umar ibn al-Khaththab). Wallah a’lam.
Al-Waasit, Jumat 26 Januari 2007
Selasa, 21 Agustus 2007
Soeharto dan Pelajaran buat SBY
Tanggal 21 Mei lalu tepat 9 tahun runtuhnya rezim Orde Baru (Orba) pimpinan Soeharto oleh aktor-aktor reformis. Sebuah tragedi buat Soeharto dan kroni-kroninya, tetapi menjadi semacam renaisans dan babak baru panggung pagelaran bangsa Indonesia menuju impian yang sebelumnya hanya milik dan dalam kontrol Soeharto.
Jatuhnya Soeharto
Soeharto, harus diakui, adalah sosok politikus luar biasa yang mungkin sulit ditandingi oleh para politikus kita saat ini. Kekuasaan yang didudukinya selama itu menjadi bukti kuat betapa dirinya benar-benar layaknya seorang kaisar yang hampir memerintah negara ini sampai ajalnya tiba kalau saja sejarah masih berpihak padanya. Sayangnya, dogma sejarah yang menyatakan bahwa ia seperti roda pedati, kadang di atas dan kadang di bawah, betul-betul membuktikan kebenarannya. Di ujung senja Soeharto, serapuh usianya, modal politiknya kian tergerus di makan sejarah.
Dalam buku The Fall of Soeharto (1999) yang ditulis oleh para pengamat Indonesia dari Australia, seperti: Hall Hill, Jamie Mackie, dan Richard Robinson, Harold Crouch, R.J. May, Geoff Forrester, dan lain-lain, disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya Soeharto.
Pertama, semakin memburuknya situsi ekonomi saat itu. Berdasarkan analisis Hall Hill, munculnya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi sejak Juli 1997 merupakan persoalan signifikan yang menyebabkan jatuhnya Soeharto.
Kedua, setelah terpilih sebagai presiden untuk yang ketujuh kalinya, Soeharto justru menunjukkan sikap yang sulit dimengerti (erratic). Pengangkatan anggota Kabinet pembangunan Ketujuh adalah contohnya. Ketika masyarakat mendesak diberantasnya korupsi, ia justru memilih orang-orang yang dinilai masyarakat paling “tercemar” skandal KKN, seperti Mohammad ‘Bob’ Hassan.
Ketiga, tekanan dari para mahasiswa. Terus memburuknya situasi ekonomi dan ketidakpedulian Soeharto akan aspirasi serta tuntutan reformasi telah membuat mahasiswa semakin gencar melakukan demonstrasi. Ketika akhirnya Soeharto tetap menerima pencalonan dan kemudian terpilih kembali, mahasiswa tak henti turun ke jalan, hingga menduduki gedung DPR/MPR selama beberapa hari.
Keempat, tekanan dari tokoh-tokoh oposisi, seperti Amien Rais, Megawati, dan Abdurrahman Wahid pun nyaring menyuarakan tuntutan reformasi. Walaupun dinilai gagal menyatukan diri untuk membentuk suatu people power, namun ketiga pemimpin tersebut bersama-sama para pengikutnya telah memberi tekanan tersendiri bagi Soeharto untuk mundur.
Kelima, terjadi perpecahan di tubuh tentara (ABRI). Pada bulan Maret 1998, Soeharto membentuk dua basis kekuatan seimbang yang diciptakan sedemikian rupa sehingga salah satu atau dua kubu tersebut tidak mengancam dirinya. Salah satu kekuatan adalah di tangan Jenderal Wiranto, yang dianggap sangat loyal terhadap Soeharto, sebagai komandan tertinggi ABRI dan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Basis kekuatan yang kedua adalah diangkatnya Letnan Jenderal Prabowo Subianto, anak menantunya, sebagai komandan Kostrad.
Pelajaran buat SBY
Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah dua pemimpin yang lahir dari proses dan situasi yang berbeda. SBY lahir sebagai penguasa melalui demokrasi terbuka yang melibatkan rakyat secara langsung. Sementara, Soeharto lahir setelah sebelumnya secara kurang fair mempecundangi Soekarno yang waktu itu memang tengah terjepit oleh tekanan tentara karena terlalu pro komunis.
Memanfaatkan celah itu, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar 1966) yang hakikatnya bersifat sementara dan harus dikembalikan lagi, ternyata dijadikan senjata penohok guna menjatuhkan Soekarno, sekaligus merenggut kekuasaannya.
Meski sama-sama tokoh militer, Soeharto dan SBY mencipta sejarah yang berbeda. Soeharto mencipta sejarahnya menjadi autoritarian yang menjadikan Pancasila sesuai dengan apa yang dipikirkannya (reduksinya) melalui penafsiran pengukuh rezim bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Sedangkan SBY, mencipta sejarahnya sebagai penerus dan penjaga reformasi menuju terciptanya demokrasi sejati. Tidak mudah bagi SBY memang untuk mengonstruk kembali demokrasi impian rakyat. Butuh waktu yang tidak sebentar, apalagi ideologi politik (mindset) yang ditanamkan oleh Soeharto masih melekat kuat pada sebagian besar elit dan politisi kita.
Soeharto adalah pelajaran penting buat SBY. Jika krisis ekonomi—meskipun bentuknya berbeda (tidak separah masa Soeharto)—masih belum teratasi yang terbuktikan dengan masih terlihatnya kondisi rakyat yang menderita dan kian miskin, pengangguran meningkat.
Masalah bertambah pelik lantaran terjadi pemilihan para menteri yang tidak kapabel sesuai dengan kemampuan, tekanan tokoh-tokoh oposisi yang terus-menerus mengkritik akibat performa, kerja, dan kinerja SBY yang terlalu lembek, tidak tegas, dan kurang berani.
Masalah-masalah tersebut, ditambah kurang terperhatikannya kesejahteraan tentara akibat lebih serius dan berkonsentrasi mempertahankan kekuasaan dan demi mendulang kekuasaan lagi pada pemilu 2009, memungkinkan tragedi seperti dialami Soeharto terulang, meski cuma dalam bentuk jatuhnya tingkat kepercayaan rakyat pada SBY. Itulah sebabnya, SBY harus lebih serius dan kongkret lagi memperbaiki kondisi bangsa yang masih terpuruk ini.
Duta Masyarakat, Kamis 31 Mei 2007
Jatuhnya Soeharto
Soeharto, harus diakui, adalah sosok politikus luar biasa yang mungkin sulit ditandingi oleh para politikus kita saat ini. Kekuasaan yang didudukinya selama itu menjadi bukti kuat betapa dirinya benar-benar layaknya seorang kaisar yang hampir memerintah negara ini sampai ajalnya tiba kalau saja sejarah masih berpihak padanya. Sayangnya, dogma sejarah yang menyatakan bahwa ia seperti roda pedati, kadang di atas dan kadang di bawah, betul-betul membuktikan kebenarannya. Di ujung senja Soeharto, serapuh usianya, modal politiknya kian tergerus di makan sejarah.
Dalam buku The Fall of Soeharto (1999) yang ditulis oleh para pengamat Indonesia dari Australia, seperti: Hall Hill, Jamie Mackie, dan Richard Robinson, Harold Crouch, R.J. May, Geoff Forrester, dan lain-lain, disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya Soeharto.
Pertama, semakin memburuknya situsi ekonomi saat itu. Berdasarkan analisis Hall Hill, munculnya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi sejak Juli 1997 merupakan persoalan signifikan yang menyebabkan jatuhnya Soeharto.
Kedua, setelah terpilih sebagai presiden untuk yang ketujuh kalinya, Soeharto justru menunjukkan sikap yang sulit dimengerti (erratic). Pengangkatan anggota Kabinet pembangunan Ketujuh adalah contohnya. Ketika masyarakat mendesak diberantasnya korupsi, ia justru memilih orang-orang yang dinilai masyarakat paling “tercemar” skandal KKN, seperti Mohammad ‘Bob’ Hassan.
Ketiga, tekanan dari para mahasiswa. Terus memburuknya situasi ekonomi dan ketidakpedulian Soeharto akan aspirasi serta tuntutan reformasi telah membuat mahasiswa semakin gencar melakukan demonstrasi. Ketika akhirnya Soeharto tetap menerima pencalonan dan kemudian terpilih kembali, mahasiswa tak henti turun ke jalan, hingga menduduki gedung DPR/MPR selama beberapa hari.
Keempat, tekanan dari tokoh-tokoh oposisi, seperti Amien Rais, Megawati, dan Abdurrahman Wahid pun nyaring menyuarakan tuntutan reformasi. Walaupun dinilai gagal menyatukan diri untuk membentuk suatu people power, namun ketiga pemimpin tersebut bersama-sama para pengikutnya telah memberi tekanan tersendiri bagi Soeharto untuk mundur.
Kelima, terjadi perpecahan di tubuh tentara (ABRI). Pada bulan Maret 1998, Soeharto membentuk dua basis kekuatan seimbang yang diciptakan sedemikian rupa sehingga salah satu atau dua kubu tersebut tidak mengancam dirinya. Salah satu kekuatan adalah di tangan Jenderal Wiranto, yang dianggap sangat loyal terhadap Soeharto, sebagai komandan tertinggi ABRI dan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Basis kekuatan yang kedua adalah diangkatnya Letnan Jenderal Prabowo Subianto, anak menantunya, sebagai komandan Kostrad.
Pelajaran buat SBY
Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah dua pemimpin yang lahir dari proses dan situasi yang berbeda. SBY lahir sebagai penguasa melalui demokrasi terbuka yang melibatkan rakyat secara langsung. Sementara, Soeharto lahir setelah sebelumnya secara kurang fair mempecundangi Soekarno yang waktu itu memang tengah terjepit oleh tekanan tentara karena terlalu pro komunis.
Memanfaatkan celah itu, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar 1966) yang hakikatnya bersifat sementara dan harus dikembalikan lagi, ternyata dijadikan senjata penohok guna menjatuhkan Soekarno, sekaligus merenggut kekuasaannya.
Meski sama-sama tokoh militer, Soeharto dan SBY mencipta sejarah yang berbeda. Soeharto mencipta sejarahnya menjadi autoritarian yang menjadikan Pancasila sesuai dengan apa yang dipikirkannya (reduksinya) melalui penafsiran pengukuh rezim bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Sedangkan SBY, mencipta sejarahnya sebagai penerus dan penjaga reformasi menuju terciptanya demokrasi sejati. Tidak mudah bagi SBY memang untuk mengonstruk kembali demokrasi impian rakyat. Butuh waktu yang tidak sebentar, apalagi ideologi politik (mindset) yang ditanamkan oleh Soeharto masih melekat kuat pada sebagian besar elit dan politisi kita.
Soeharto adalah pelajaran penting buat SBY. Jika krisis ekonomi—meskipun bentuknya berbeda (tidak separah masa Soeharto)—masih belum teratasi yang terbuktikan dengan masih terlihatnya kondisi rakyat yang menderita dan kian miskin, pengangguran meningkat.
Masalah bertambah pelik lantaran terjadi pemilihan para menteri yang tidak kapabel sesuai dengan kemampuan, tekanan tokoh-tokoh oposisi yang terus-menerus mengkritik akibat performa, kerja, dan kinerja SBY yang terlalu lembek, tidak tegas, dan kurang berani.
Masalah-masalah tersebut, ditambah kurang terperhatikannya kesejahteraan tentara akibat lebih serius dan berkonsentrasi mempertahankan kekuasaan dan demi mendulang kekuasaan lagi pada pemilu 2009, memungkinkan tragedi seperti dialami Soeharto terulang, meski cuma dalam bentuk jatuhnya tingkat kepercayaan rakyat pada SBY. Itulah sebabnya, SBY harus lebih serius dan kongkret lagi memperbaiki kondisi bangsa yang masih terpuruk ini.
Duta Masyarakat, Kamis 31 Mei 2007
Sabtu, 18 Agustus 2007
Reshuffle, Kepentingan Politik atau Ekonomi?
Hampir mendekati satu tahun usia pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakil presiden (wapres) M. Jusuf Kalla dengan jajaran kabinet Indonesia Bersatu yang dilantik pada 21 Oktober 2004 setahun silam. Kita ingat bersama, saat itu, presiden SBY menjanjikan akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja kabinetnya setiap satu tahun sekali. Mereka akan dinilai apakah kinerjanya memuaskan atau justru sebaliknya.
Presiden juga menjanjikan untuk tidak segan-segan mengganti kabinetnya jika ternyata kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Me-reshuffle kabinet bagi presiden adalah hal yang lumrah dilakukan. Pengalaman ke belakang, bahkan jika diruntut lebih jauh lagi, telah menggambarkan hal itu. Sejak zaman presiden Soekarno, bongkar pasang kabinet memang kerap dilakukan.
Hanya saja, pada zaman presiden Soeharto, bongkar pasang kabinet tidak terlalu banyak dilakukan, bahkan terhitung sangat jarang. Reshuffle kabinet mulai ‘semarak’ saat setelah rezim Orde Baru (Orba) pimpinan Soeharto runtuh dari singgasananya tahun 1998 akibat tekanan yang datang dari berbagai kalangan. Reshuffle kabinet di zaman reformasi hingga saat sekarang ini memang menjadi tuntutan yang tidak mungkin terelakkan.
Setidaknya, ada dua hal utama yang membuat reshuffle kabinet begitu 'lumrah' terjadi lagi saat ini. Pertama, tuntutan reformasi politik. Hal ini didorong oleh karena dijaminnya kebebasan berpendapat secara luas. Tumbuh mekarnya partai-partai politik (parpol) pasca runtuhnya Orba menggambarkan secara konkret betapa aspirasi politik mereka dapat tersalurkan secara demokratis.
Hal yang cukup kontras terjadi di era Orba. Hanya tiga partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang diizinkan tumbuh berkembang saat itu. Demokrasi benar-benar dipasung oleh rezim yang berkuasa. Adalah Golkar yang saat itu menjadi the single majority karena memang sengaja dijadikan kendaraan politik untuk melanggengkan kekuasaan. Dan, itu terbukti. Soeharto mantap bercokol selama hampir 32 tahun di tampuk kekuasaan.
Reformasi politik, dengan, salah satunya, dibukanya kran kebebasan mendirikan parpol untuk ‘merebut’ kekuasaan dengan tentunya dalam bentuk menempatkan orang-orang partai terkait di struktur kekuasan, menjadi tidak terelakkan lagi. Itulah konsekuensi yang harus diterima semua pihak. Persaingan untuk itu bukan hal yang aneh. ‘Tekanan-tekanan’ dari partai, terutama partai-partai besar, agar diberikan porsi yang ‘lebih’ di kabinet seolah menjadi ‘kerja’ harian partai.
Reshuffle kabinet mau tidak mau bisa dibaca dalam konteks itu. Akan selalu ada, apalagi kala sang presiden sendiri telah menjanjikan, isu-isu reshuffle tersebut. Dan, tentunya, dalam hal ini, kinerja setiap menteri setiap saat dipantau dengan sangat ‘cermat’ guna dicari ‘kesalahan-kesalahannya’ bahkan kesalahan terkecilnyapun coba dikorek. Jika presiden SBY benar-benar berkomitmen untuk melakukan reshuffle kabinet saat ini, dapat dipastikan akan banyak muncul tuntutan dari partai-partai. Kepentingan politik akan menjadi wacana 'panas' yang bakal menuai kontroversi.
Kedua, kondisi perekonomian bangsa, baik makro maupun mikro. Sudah setengah abad lebih bangsa ini menapaki kemerdekaannya. Jika dibandingkan dengan Jepang pada yang tahun yang sama dengan kemerdekaan RI memulai geliat perekonomiannya kembali pasca pengeboman pihak Sekutu (AS) terhadap dua kota pusat perekonomiannya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, bangsa ini rasanya pantas mengelus dada. Kita sudah jauh tertinggal dari banyak segi, terutama segi ekonomi.
Tidak perlu jauh membandingkan. Dengan negara dekat, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, kita juga pantas merenung mengintrospeksi diri. Negara-negara itu adalah juga negara-negara yang dilanda badai krisis ekonomi tahun 1997. Tapi, pondasi perekonomian mereka ternyata memang sudah sangat kuat, sehingga krisis dapat dilewati dengan gemilang. Hal itu dibuktikan dengan tidak tergantungnya mereka terhadap badan-badan moneter internasional yang sangat kapitalistik, seperti IMF. Mereka tegas menolak bantuan-bantuan itu.
Lain halnya dengan Indonesia. Bangsa ini seolah lupa dengan kekuatan ekonomi yang di era 1970-an disebut-sebut akan menjadi ‘macan asia’ di masa-masa mendatang. Tapi, apa lacur, bangsa ini, dalam perkembangannya, kurang memperhatikan sistem ekonomi mikro di level masyarakat bawah, seperti pertanian dan perkebunan.
Bangsa ini terlalu terlena dengan keinginan untuk benar-benar mewujudkan diri sebagai ‘macan asia’ seperti yang diramalkan banyak pihak dalam bentuk memompa kekuatan industri yang prestisius, seperti pesawat terbang dan teknologi lainnya. Pondasi ekonomi ternyata keropos. Tiang penyangganya tidak mampu menahan beban yang begitu berat. Buntutnya, krisis ekonomi benar-benar telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa.
Sektor perekonomian saat inilah yang dengan sangat serius dipikirkan oleh SBY, dan tentunya jajaran kabinetnya. Berbagai tim terkait dengan masalah ‘memajukan ekonomi’ dibentuk besar-besaran. Tujuannya, menggenjot kembali laju pertumbuhan ekonomi nasional, baik yang makro maupun mikro.
Soalnya, dampak krisis ekonomi yang parah itu, saat ini benar-benar sangat terasa di kalangan rakyat bawah. Imbas kebijakan ekonomi yang oleh sementara pengamat dianggap kurang berpihak pada rakyat, karena ingin mengimbangi genjotan perekonomian makro dan untuk menutup defisit negara, benar-benar menjadi pertaruhan serius pemerintah.
Tuntutan me-reshuffle kabinet, terutama untuk jabatan menteri-menteri terkait dengan masalah ekonomi akhirnya gencar dilakukan dari banyak kalangan. Tuntutan itu semakin menguat saat melihat kinerja para menteri itu dirasa kurang ‘menggigit’ bahkan terkesan sangat lamban dan kurang mengerti arah keinginan sang presiden. Beberapa orang menteri malah disinyalir tidak banyak melakukan terobosan baru dan spektakuler untuk meningkatkan perekonomian bangsa.
Bukti nyata telah terbaca oleh publik. Nilai tukar rupiah semakin melemah pada kisaran antara 10 ribu hingga 11 ribu-an rupiah perdolar. Belum lagi, akibat melonjaknya harga minyak bumi di pasaran dunia yang mencapai level tertinggi yaitu pada kisaran 60-70 dolar per barel.
Hal itu semakin menambah beban negara. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tak ayal lagi dicabut. Harga BBM akhirnya dinaikkan. Sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah, benar-benar merasakan dampak yang sangat luar biasa itu. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang kembali menggunakan kayu bakar.
Reshuffle kabinet, hemat penulis, memang layak dilakukan. Meskipun, dapat dipastikan suhu politik akan memanas. Karena, ada banyak kepentingan politik yang bermain. Di sinilah, kita akan bisa melihat, apakah karena kepentingan politik atau kepentingan ekonomi seorang menteri di-reshuffle atau tidak oleh presiden.
Gejolak politik akan juga menjadi hal menentukan untuk langkah ke depan. Namun, persoalan ekonomi, hemat penulis, jauh lebih besar dampaknya. Maka, me-reshuffle kabinet demi menguatkan kembali perekonomian nasional merupakan hal yang tidak bisa ditunggu lebih lama lagi. Tentunya, harus secara cermat menimbang berbagai macam sisi.
Duta Masyarakat, Rabu 14 September 2005
Presiden juga menjanjikan untuk tidak segan-segan mengganti kabinetnya jika ternyata kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Me-reshuffle kabinet bagi presiden adalah hal yang lumrah dilakukan. Pengalaman ke belakang, bahkan jika diruntut lebih jauh lagi, telah menggambarkan hal itu. Sejak zaman presiden Soekarno, bongkar pasang kabinet memang kerap dilakukan.
Hanya saja, pada zaman presiden Soeharto, bongkar pasang kabinet tidak terlalu banyak dilakukan, bahkan terhitung sangat jarang. Reshuffle kabinet mulai ‘semarak’ saat setelah rezim Orde Baru (Orba) pimpinan Soeharto runtuh dari singgasananya tahun 1998 akibat tekanan yang datang dari berbagai kalangan. Reshuffle kabinet di zaman reformasi hingga saat sekarang ini memang menjadi tuntutan yang tidak mungkin terelakkan.
Setidaknya, ada dua hal utama yang membuat reshuffle kabinet begitu 'lumrah' terjadi lagi saat ini. Pertama, tuntutan reformasi politik. Hal ini didorong oleh karena dijaminnya kebebasan berpendapat secara luas. Tumbuh mekarnya partai-partai politik (parpol) pasca runtuhnya Orba menggambarkan secara konkret betapa aspirasi politik mereka dapat tersalurkan secara demokratis.
Hal yang cukup kontras terjadi di era Orba. Hanya tiga partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang diizinkan tumbuh berkembang saat itu. Demokrasi benar-benar dipasung oleh rezim yang berkuasa. Adalah Golkar yang saat itu menjadi the single majority karena memang sengaja dijadikan kendaraan politik untuk melanggengkan kekuasaan. Dan, itu terbukti. Soeharto mantap bercokol selama hampir 32 tahun di tampuk kekuasaan.
Reformasi politik, dengan, salah satunya, dibukanya kran kebebasan mendirikan parpol untuk ‘merebut’ kekuasaan dengan tentunya dalam bentuk menempatkan orang-orang partai terkait di struktur kekuasan, menjadi tidak terelakkan lagi. Itulah konsekuensi yang harus diterima semua pihak. Persaingan untuk itu bukan hal yang aneh. ‘Tekanan-tekanan’ dari partai, terutama partai-partai besar, agar diberikan porsi yang ‘lebih’ di kabinet seolah menjadi ‘kerja’ harian partai.
Reshuffle kabinet mau tidak mau bisa dibaca dalam konteks itu. Akan selalu ada, apalagi kala sang presiden sendiri telah menjanjikan, isu-isu reshuffle tersebut. Dan, tentunya, dalam hal ini, kinerja setiap menteri setiap saat dipantau dengan sangat ‘cermat’ guna dicari ‘kesalahan-kesalahannya’ bahkan kesalahan terkecilnyapun coba dikorek. Jika presiden SBY benar-benar berkomitmen untuk melakukan reshuffle kabinet saat ini, dapat dipastikan akan banyak muncul tuntutan dari partai-partai. Kepentingan politik akan menjadi wacana 'panas' yang bakal menuai kontroversi.
Kedua, kondisi perekonomian bangsa, baik makro maupun mikro. Sudah setengah abad lebih bangsa ini menapaki kemerdekaannya. Jika dibandingkan dengan Jepang pada yang tahun yang sama dengan kemerdekaan RI memulai geliat perekonomiannya kembali pasca pengeboman pihak Sekutu (AS) terhadap dua kota pusat perekonomiannya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, bangsa ini rasanya pantas mengelus dada. Kita sudah jauh tertinggal dari banyak segi, terutama segi ekonomi.
Tidak perlu jauh membandingkan. Dengan negara dekat, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand, kita juga pantas merenung mengintrospeksi diri. Negara-negara itu adalah juga negara-negara yang dilanda badai krisis ekonomi tahun 1997. Tapi, pondasi perekonomian mereka ternyata memang sudah sangat kuat, sehingga krisis dapat dilewati dengan gemilang. Hal itu dibuktikan dengan tidak tergantungnya mereka terhadap badan-badan moneter internasional yang sangat kapitalistik, seperti IMF. Mereka tegas menolak bantuan-bantuan itu.
Lain halnya dengan Indonesia. Bangsa ini seolah lupa dengan kekuatan ekonomi yang di era 1970-an disebut-sebut akan menjadi ‘macan asia’ di masa-masa mendatang. Tapi, apa lacur, bangsa ini, dalam perkembangannya, kurang memperhatikan sistem ekonomi mikro di level masyarakat bawah, seperti pertanian dan perkebunan.
Bangsa ini terlalu terlena dengan keinginan untuk benar-benar mewujudkan diri sebagai ‘macan asia’ seperti yang diramalkan banyak pihak dalam bentuk memompa kekuatan industri yang prestisius, seperti pesawat terbang dan teknologi lainnya. Pondasi ekonomi ternyata keropos. Tiang penyangganya tidak mampu menahan beban yang begitu berat. Buntutnya, krisis ekonomi benar-benar telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa.
Sektor perekonomian saat inilah yang dengan sangat serius dipikirkan oleh SBY, dan tentunya jajaran kabinetnya. Berbagai tim terkait dengan masalah ‘memajukan ekonomi’ dibentuk besar-besaran. Tujuannya, menggenjot kembali laju pertumbuhan ekonomi nasional, baik yang makro maupun mikro.
Soalnya, dampak krisis ekonomi yang parah itu, saat ini benar-benar sangat terasa di kalangan rakyat bawah. Imbas kebijakan ekonomi yang oleh sementara pengamat dianggap kurang berpihak pada rakyat, karena ingin mengimbangi genjotan perekonomian makro dan untuk menutup defisit negara, benar-benar menjadi pertaruhan serius pemerintah.
Tuntutan me-reshuffle kabinet, terutama untuk jabatan menteri-menteri terkait dengan masalah ekonomi akhirnya gencar dilakukan dari banyak kalangan. Tuntutan itu semakin menguat saat melihat kinerja para menteri itu dirasa kurang ‘menggigit’ bahkan terkesan sangat lamban dan kurang mengerti arah keinginan sang presiden. Beberapa orang menteri malah disinyalir tidak banyak melakukan terobosan baru dan spektakuler untuk meningkatkan perekonomian bangsa.
Bukti nyata telah terbaca oleh publik. Nilai tukar rupiah semakin melemah pada kisaran antara 10 ribu hingga 11 ribu-an rupiah perdolar. Belum lagi, akibat melonjaknya harga minyak bumi di pasaran dunia yang mencapai level tertinggi yaitu pada kisaran 60-70 dolar per barel.
Hal itu semakin menambah beban negara. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tak ayal lagi dicabut. Harga BBM akhirnya dinaikkan. Sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah, benar-benar merasakan dampak yang sangat luar biasa itu. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang kembali menggunakan kayu bakar.
Reshuffle kabinet, hemat penulis, memang layak dilakukan. Meskipun, dapat dipastikan suhu politik akan memanas. Karena, ada banyak kepentingan politik yang bermain. Di sinilah, kita akan bisa melihat, apakah karena kepentingan politik atau kepentingan ekonomi seorang menteri di-reshuffle atau tidak oleh presiden.
Gejolak politik akan juga menjadi hal menentukan untuk langkah ke depan. Namun, persoalan ekonomi, hemat penulis, jauh lebih besar dampaknya. Maka, me-reshuffle kabinet demi menguatkan kembali perekonomian nasional merupakan hal yang tidak bisa ditunggu lebih lama lagi. Tentunya, harus secara cermat menimbang berbagai macam sisi.
Duta Masyarakat, Rabu 14 September 2005
“Reshuffle” Kabinet Jadi Solusi?
Desakan kuat dari pelbagai kalangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk me-reshuffle sebagian jajaran kabinetnya terus berdatangan bak air bah yang, tampaknya, sulit dibendung. Dan, SBY-pun, tampaknya, tidak memiliki pilihan lain selain harus melakukannya walaupun taruhannya, dipredikisi, sama saja: masa depan Indonesia yang masih penuh dengan teka-teki.
Seperti sudah sering dinyatakan oleh SBY dalam banyak kesempatan bahwa setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya, tampaknya hingga saat ini SBY masih terkesan lamban dan cenderung gamang untuk melakukan reshuffle, kalau tidak malah ‘tidak berhasrat’ untuk mencopot sebagian menterinya. Alasannya, kinerja para menteri dinilai masih dalam jalur yang benar seperti yang diinginkannya. Artinya, kecil kemungkinan perombakan kabinet, kalaupun mungkin, dilakukan secara besar-besaran.
Sektor kementerian yang terkait dengan perekonomian disinyalir oleh banyak kalangan adalah yang mutlak harus dirombak. Mereka dinilai telah gagal total menyejahterakan masyarakat. Alih-alih menyejahterakan, dalam kenyataan, justru kemelaratan dan beban penderitaan hidup rakyat yang semakin bertambah. Tetapi, anehnya, SBY justru melihat bahwa sektor kementerian ini dinilai cukup bagus.
Presiden berdalih bahwa kinerja kabinetnya, terutama terkait dengan masalah ekonomi, memang sedang menghadapi persoalan pelik dan sangat besar. SBY harus menanggung beban warisan pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan begitu banyak masalah belum terselesaikan. Di samping itu, tekanan ekonomi dalam negeri yang terimbas oleh naiknya harga minyak di pasaran internasional semakin menambah beban ‘penderitaan pemerintah.’
Maka, dalam konteks ini, menurut pemerintah, hal yang harus dilakukan adalah bagaimana mengeluarkan pemerintah dari belitan persoalan tersebut, walaupun, untuk sementara waktu, rakyat ‘dipaksa berkorban’ dan menelan pil pahit ‘perjuangan’ pemerintah guna meningkatkan perekonomian di masa mendatang, bukan saat ini. Angka-angka atau hitung-hitungan nominal di atas kertas, dengan demikian, menjadi andalan pemerintah. Sementara, angka-angka ‘hidup’ (faktuil di masyarakat) terlihat terabaikan.
Pertanyaannya, tentu saja, adalah apakah dengan komposisi kabinet ekonomi yang saat ini ada dapat menjamin hitung-hitungan di atas kertas itu terwujud tanpa perlu merombak ‘sang penghitungnya?’ Dengan kata lain, tidak perlu ada reshuffle? Dan, untuk kalangan pendesak dilakukannya reshuffle juga pantas dipertanyakan apakah reshuffle menjadi satu-satunya atau salah satu solusi terbaik, untuk saat ini?
Pertanyaan ini tentu saja cukup adil diajukan. Soalnya, pengalaman-pengalaman di masa lalu juga menggambarkan bahwa tidak selalu reshuffle menjamin perekonomian meningkat secara signifikan. Justru ketidakpastian yang semakin menggelayuti para pelaku ekonomi. Soalnya, kebijakan yang dikeluarkan terkadang berbeda dengan yang sebelumnya. Optimisme memang seringkali menyeruak manakala isu reshuffle ‘didewa-dewakan’ dengan menciptakan gambaran masa depan yang lebih baik. Siapa yang tidak tersihir?
Namun demikian, pada hemat penulis, reshuffle memang layak dilakukan. Tentu saja, bukan reshuffle total. Hanya sebagian jajaran kabinet yang dinilai ‘kurang sukses.’ Pertama, penderitaan masyarakat dan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat tajam. Kedua, mazhab/model perencanaan pembangunan ekonomi yang tidak mengindahkan fakta riil yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Ketiga, sistem perencanaan pembangunan pemerintah yang terlalu miskin dalam mengakomodir suara-suara di luar ‘gelanggang,’ malah terkesan ‘semau gue.’ Dan, keempat, mengembalikan kepercayaan publik yang terlihat semakin menurun.
Reshuffle kabinet memang akan selalu memunculkan wacana tarik-ulur yang tidak jarang membuat sang presiden ‘kelimpungan.’ Masalahnya, terutama dalam konteks sistem demokrasi seperti saat ini, sang presiden dituntut, selain untuk mengedepankan arah dan tujuan pergerakan bangsa di masa mendatang lebih baik, dan karena itu harus mendengarkan aspirasi langsung masyarakat, pemerintah juga tidak bisa menutup mata untuk memberikan 'porsi' yang adil kepada partai-partai politik yang mendukungnya.
Hingga saat ini, presiden belum memastikan siapa saja yang akan di-reshuffle, namun beberapa partai, seperti PAN, PKS, PDI-P, Golkar, dan lainnya, sudah ancang-ancang menyiapkan kader terbaiknya. Masalahnya, bagi presiden, tidak semua kemauan partai-partai itu dapat terakomodir. Pemerintah tentu saja akan mencari kader calon menteri yang bisa semakin memperkuat dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, setidaknya hingga masa pemerintahannya berakhir.
Oleh karena itu, pastinya sudah diantisipasi oleh presiden, harus tetap dikedepankan prinsip profesionalisme dalam reshuffle. Jangan sampai, menempatkan menteri di tempat yang salah hanya karena alternatif yang disodorkan partai. Selain itu, harus pula mempertimbangkan bagaimana potensi ke depan guna menambal lubang-lubang yang diwariskan menteri sebelumnya, bukan malah semakin memperlebar lubang-lubang itu lebih menganga. Dan, tidak kalah pentingnya, adalah menempatkan menteri yang bisa menjadi pembela rakyat yang kritis memberikan saran terbaik pada pemerintah.
Akhirnya, bangsa ini hanya bisa berharap hasil reshuffle presiden tidak semakin menambah penderitaan dan semakin memekikan jeritan pilu. Reshuffle memang bukan jaminan mutlak menjadi solusi final, tetapi, selalu ada celah perubahan yang harus terus-menerus dilakukan secara optimal dan maksimal demi rakyat dan bangsa saat ini, dan tentu saja di masa-masa mendatang.
Sudah terlampau lama, rakyat menderita akibat ‘pengorbanan’ yang telah mereka lakukan untuk negeri ini. Jangan lagi rakyat dikorbankan dengan dalih peningkatan laju perekonomian nasional. Karena, dalam kenyataan, rakyat justru semakin menderita, sementara pemerintah dengan ‘lantang’ menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berjalan cukup baik.
Perhitungan angka-angka nominal di atas kertas memang mutlak harus dilakukan karena itu merupakan bagian dari perencanaan dan penataan ekonomi yang lebih baik. Namun, harus diingat pula bahwa ternyata fakta di lapangan berbicara lain. Ini yang harus diantisipasi lebih serius oleh pemerintah, terutama pihak yang terkait langsung.
Desakan untuk sesegera mungkin mereshuffle kabinet, dengan demikian harus disikapi sebagai bagian dari kepedulian rakyat terhadap nasib bangsa ini ke depan. Pemerintah harus mengakui jika memang banyak kekurangan yang telah dilakukan bukan malah sengaja menutup-nutupi kekurangan itu hanya untuk menjaga keseimbangan dukungan terhadapnya di level atas. Pemerintah harus lebih tajam membaca arah kebijakannya kembali.
Seluruh rakyat Indonesia saat ini sedang menunggu pagelaran apa lagi yang akan dipertontonkan pemerintah untuk mengangkat nasib rakyat ke tingkat yang lebih baik. Semoga itu bukan sekedar janji dan pepesan kosong.
Pelita, Rabu 30 November 2005
Seperti sudah sering dinyatakan oleh SBY dalam banyak kesempatan bahwa setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya, tampaknya hingga saat ini SBY masih terkesan lamban dan cenderung gamang untuk melakukan reshuffle, kalau tidak malah ‘tidak berhasrat’ untuk mencopot sebagian menterinya. Alasannya, kinerja para menteri dinilai masih dalam jalur yang benar seperti yang diinginkannya. Artinya, kecil kemungkinan perombakan kabinet, kalaupun mungkin, dilakukan secara besar-besaran.
Sektor kementerian yang terkait dengan perekonomian disinyalir oleh banyak kalangan adalah yang mutlak harus dirombak. Mereka dinilai telah gagal total menyejahterakan masyarakat. Alih-alih menyejahterakan, dalam kenyataan, justru kemelaratan dan beban penderitaan hidup rakyat yang semakin bertambah. Tetapi, anehnya, SBY justru melihat bahwa sektor kementerian ini dinilai cukup bagus.
Presiden berdalih bahwa kinerja kabinetnya, terutama terkait dengan masalah ekonomi, memang sedang menghadapi persoalan pelik dan sangat besar. SBY harus menanggung beban warisan pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan begitu banyak masalah belum terselesaikan. Di samping itu, tekanan ekonomi dalam negeri yang terimbas oleh naiknya harga minyak di pasaran internasional semakin menambah beban ‘penderitaan pemerintah.’
Maka, dalam konteks ini, menurut pemerintah, hal yang harus dilakukan adalah bagaimana mengeluarkan pemerintah dari belitan persoalan tersebut, walaupun, untuk sementara waktu, rakyat ‘dipaksa berkorban’ dan menelan pil pahit ‘perjuangan’ pemerintah guna meningkatkan perekonomian di masa mendatang, bukan saat ini. Angka-angka atau hitung-hitungan nominal di atas kertas, dengan demikian, menjadi andalan pemerintah. Sementara, angka-angka ‘hidup’ (faktuil di masyarakat) terlihat terabaikan.
Pertanyaannya, tentu saja, adalah apakah dengan komposisi kabinet ekonomi yang saat ini ada dapat menjamin hitung-hitungan di atas kertas itu terwujud tanpa perlu merombak ‘sang penghitungnya?’ Dengan kata lain, tidak perlu ada reshuffle? Dan, untuk kalangan pendesak dilakukannya reshuffle juga pantas dipertanyakan apakah reshuffle menjadi satu-satunya atau salah satu solusi terbaik, untuk saat ini?
Pertanyaan ini tentu saja cukup adil diajukan. Soalnya, pengalaman-pengalaman di masa lalu juga menggambarkan bahwa tidak selalu reshuffle menjamin perekonomian meningkat secara signifikan. Justru ketidakpastian yang semakin menggelayuti para pelaku ekonomi. Soalnya, kebijakan yang dikeluarkan terkadang berbeda dengan yang sebelumnya. Optimisme memang seringkali menyeruak manakala isu reshuffle ‘didewa-dewakan’ dengan menciptakan gambaran masa depan yang lebih baik. Siapa yang tidak tersihir?
Namun demikian, pada hemat penulis, reshuffle memang layak dilakukan. Tentu saja, bukan reshuffle total. Hanya sebagian jajaran kabinet yang dinilai ‘kurang sukses.’ Pertama, penderitaan masyarakat dan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat tajam. Kedua, mazhab/model perencanaan pembangunan ekonomi yang tidak mengindahkan fakta riil yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Ketiga, sistem perencanaan pembangunan pemerintah yang terlalu miskin dalam mengakomodir suara-suara di luar ‘gelanggang,’ malah terkesan ‘semau gue.’ Dan, keempat, mengembalikan kepercayaan publik yang terlihat semakin menurun.
Reshuffle kabinet memang akan selalu memunculkan wacana tarik-ulur yang tidak jarang membuat sang presiden ‘kelimpungan.’ Masalahnya, terutama dalam konteks sistem demokrasi seperti saat ini, sang presiden dituntut, selain untuk mengedepankan arah dan tujuan pergerakan bangsa di masa mendatang lebih baik, dan karena itu harus mendengarkan aspirasi langsung masyarakat, pemerintah juga tidak bisa menutup mata untuk memberikan 'porsi' yang adil kepada partai-partai politik yang mendukungnya.
Hingga saat ini, presiden belum memastikan siapa saja yang akan di-reshuffle, namun beberapa partai, seperti PAN, PKS, PDI-P, Golkar, dan lainnya, sudah ancang-ancang menyiapkan kader terbaiknya. Masalahnya, bagi presiden, tidak semua kemauan partai-partai itu dapat terakomodir. Pemerintah tentu saja akan mencari kader calon menteri yang bisa semakin memperkuat dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, setidaknya hingga masa pemerintahannya berakhir.
Oleh karena itu, pastinya sudah diantisipasi oleh presiden, harus tetap dikedepankan prinsip profesionalisme dalam reshuffle. Jangan sampai, menempatkan menteri di tempat yang salah hanya karena alternatif yang disodorkan partai. Selain itu, harus pula mempertimbangkan bagaimana potensi ke depan guna menambal lubang-lubang yang diwariskan menteri sebelumnya, bukan malah semakin memperlebar lubang-lubang itu lebih menganga. Dan, tidak kalah pentingnya, adalah menempatkan menteri yang bisa menjadi pembela rakyat yang kritis memberikan saran terbaik pada pemerintah.
Akhirnya, bangsa ini hanya bisa berharap hasil reshuffle presiden tidak semakin menambah penderitaan dan semakin memekikan jeritan pilu. Reshuffle memang bukan jaminan mutlak menjadi solusi final, tetapi, selalu ada celah perubahan yang harus terus-menerus dilakukan secara optimal dan maksimal demi rakyat dan bangsa saat ini, dan tentu saja di masa-masa mendatang.
Sudah terlampau lama, rakyat menderita akibat ‘pengorbanan’ yang telah mereka lakukan untuk negeri ini. Jangan lagi rakyat dikorbankan dengan dalih peningkatan laju perekonomian nasional. Karena, dalam kenyataan, rakyat justru semakin menderita, sementara pemerintah dengan ‘lantang’ menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berjalan cukup baik.
Perhitungan angka-angka nominal di atas kertas memang mutlak harus dilakukan karena itu merupakan bagian dari perencanaan dan penataan ekonomi yang lebih baik. Namun, harus diingat pula bahwa ternyata fakta di lapangan berbicara lain. Ini yang harus diantisipasi lebih serius oleh pemerintah, terutama pihak yang terkait langsung.
Desakan untuk sesegera mungkin mereshuffle kabinet, dengan demikian harus disikapi sebagai bagian dari kepedulian rakyat terhadap nasib bangsa ini ke depan. Pemerintah harus mengakui jika memang banyak kekurangan yang telah dilakukan bukan malah sengaja menutup-nutupi kekurangan itu hanya untuk menjaga keseimbangan dukungan terhadapnya di level atas. Pemerintah harus lebih tajam membaca arah kebijakannya kembali.
Seluruh rakyat Indonesia saat ini sedang menunggu pagelaran apa lagi yang akan dipertontonkan pemerintah untuk mengangkat nasib rakyat ke tingkat yang lebih baik. Semoga itu bukan sekedar janji dan pepesan kosong.
Pelita, Rabu 30 November 2005
Reshuffle dan Keberanian SBY
Di tahun ketiga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla (JK) ini, isu reshuffle kabinet kembali menghangat. Isu yang tidak hanya diwacanakan para analis, pengamat politik dan politisi partai, tetapi juga oleh publik. Terutama publik yang merasakan betul bagaimana kinerja dan kerja konkret pemerintahan saat ini yang belum maksimal.
Pertanyaan yang selalu muncul atas isu reshuffle kabinet seperti tahun lalu, apakah Presiden benar-benar akan melakukan reshuffle kabinet? Kenapa reshuffle perlu dilakukan saat ini? Tak kalah penting dari itu semua, beranikah Presiden mereshuffle sebagian dari jajaran kabinetnya?
Di tengah kekecewaan sebagian besar masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini -- yang dirasakan bekerja terlalu lambat dan terkesan tanpa arah tujuan yang jelas dan terukur-- pemerintah mesti berpikir kembali perlunya reshuffle kabinet. Ritual tahunan reshuffle perlu dibudayakan, terkait dengan perbaikan dan kemajuan Indonesia di masa depan.
Setidaknya, ada tiga argumentasi buat presiden untuk segera mereshuffle Kabinet Indonesia Bersatu. Pertama, reshuffle kabinet sudah menjadi komitmen dan keputusan final Presiden, setelah evaluasi tahunan atas kinerja kabinetnya.
Tercatat, baru sekali presiden me-reshuffle kabinetnya. Itu sebetulnya sudah menunjukkan komitmennya. Meski, tentu saja, reshuffle yang dilakukan saat itu masih belum bisa “memuaskan” rakyat. Dan, komitmen semacam itu, harus ditagih secara terus-menerus.
Kedua, Presiden memiliki hak prerogatif mutlak untuk menentukan orang-orang untuk menjadi menteri di kabinetnya. Sekaligus hak prerogatif untuk memberhentikan, mengganti, atau merotasi mereka.
Adanya hak seperti itu seharusnya membuat Presiden leluasa memilih dan menentukan orang-orang yang dirasa lebih baik dari orang-orang sebelumnya.
Ketiga, Presiden adalah penjelmaan dari rakyat, karena ia dipilih langsung oleh rakyat. Suara Presiden hakikatnya, adalah suara rakyat. Presiden adalah representasi kekuatan rakyat yang mesti menyadari bahwa ia adalah rakyat.
Kesadaran itu akan memberi kekuatan tersendiri pada Presiden untuk tidak takut dalam melakukan langkah-langkah yang mungkin terasa pahit dirasakan oleh orang-orang yang kemudian di-reshuffle.
Presiden juga tidak perlu takut oleh adanya tekanan partai-partai politik. Karena, meski dicalonkan oleh partai politik, Presiden adalah pilihan rakyat, bukan pilihan partai. Kemenangan presiden bukan kemenangan partai, tetapi kemenangan rakyat. Ini seharusnya semakin membuat Presiden berani melakukan reshuffle.
Di atas semua itu, secara kasat mata, rakyat telah melihat dan merasakan langsung akibat kinerja yang belum memuaskan dari pemerintah (yang tentunya meliputi pula para menteri) saat ini. Rakyat sudah memiliki penilaian. Beberapa survei yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dinilai publik memang masih belum memuaskan.
Tanpa perlu mendebat hasil survei yang cukup objektif itu pemerintah mesti legowo dan membuka mata lebar-lebar. Penyebab belum memuaskannya kinerja muncul dari kebijakan kabinet yang juga tidak memuaskan.
Presiden memang sudah menyatakan akan melakukan reshuffle awal Mei nanti. Jajaran kementerian yang mengurusi masalah ekonomi dan transportasi serta keagamaan, paling santer disorot oleh para pengamat sebagai pihak yang akan direshuffle. Selain pihak lain seperti kementerian yang mengurusi masalah kesejahteraan rakyat dan perumahan.
Ketika reshuffle belum dinyatakan secara resmi oleh Presiden tentu saja menimbulkan sejumlah kekhawatiran dan tanda tanya, di samping ketidakpastian para menteri yang bekerja. Akankah kali ini reshuffle tidak jadi dilakukan? Semoga saja benar-benar terjadi awal Mei ini.
Di sinilah, kita tidak hanya menunggu tetapi juga “menantang” keberanian Presiden agar tetap me-reshuffle beberapa menteri yang “kurang memuaskan.”
Adanya reshuffle, selain membuktikan keberanian Presiden dalam mengambil inisiatif yang lebih baik, juga akan ikut memengaruhi popularitas atau tidaknya kinerja pemerintahan “Indonesia Bersatu” di masa depan, khususnya hingga 2009.
Setidaknya, upaya yang harus dilakukan pemerintah di masa depan adalah tidak mengumbar janji-janji dan retorika-retorika yang justru menambah panjang daftar kekecewaan rakyat. Semua ada di tangan Anda, Pak Presiden!***
Suara Karya, Selasa 24 April 2007
Pertanyaan yang selalu muncul atas isu reshuffle kabinet seperti tahun lalu, apakah Presiden benar-benar akan melakukan reshuffle kabinet? Kenapa reshuffle perlu dilakukan saat ini? Tak kalah penting dari itu semua, beranikah Presiden mereshuffle sebagian dari jajaran kabinetnya?
Di tengah kekecewaan sebagian besar masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini -- yang dirasakan bekerja terlalu lambat dan terkesan tanpa arah tujuan yang jelas dan terukur-- pemerintah mesti berpikir kembali perlunya reshuffle kabinet. Ritual tahunan reshuffle perlu dibudayakan, terkait dengan perbaikan dan kemajuan Indonesia di masa depan.
Setidaknya, ada tiga argumentasi buat presiden untuk segera mereshuffle Kabinet Indonesia Bersatu. Pertama, reshuffle kabinet sudah menjadi komitmen dan keputusan final Presiden, setelah evaluasi tahunan atas kinerja kabinetnya.
Tercatat, baru sekali presiden me-reshuffle kabinetnya. Itu sebetulnya sudah menunjukkan komitmennya. Meski, tentu saja, reshuffle yang dilakukan saat itu masih belum bisa “memuaskan” rakyat. Dan, komitmen semacam itu, harus ditagih secara terus-menerus.
Kedua, Presiden memiliki hak prerogatif mutlak untuk menentukan orang-orang untuk menjadi menteri di kabinetnya. Sekaligus hak prerogatif untuk memberhentikan, mengganti, atau merotasi mereka.
Adanya hak seperti itu seharusnya membuat Presiden leluasa memilih dan menentukan orang-orang yang dirasa lebih baik dari orang-orang sebelumnya.
Ketiga, Presiden adalah penjelmaan dari rakyat, karena ia dipilih langsung oleh rakyat. Suara Presiden hakikatnya, adalah suara rakyat. Presiden adalah representasi kekuatan rakyat yang mesti menyadari bahwa ia adalah rakyat.
Kesadaran itu akan memberi kekuatan tersendiri pada Presiden untuk tidak takut dalam melakukan langkah-langkah yang mungkin terasa pahit dirasakan oleh orang-orang yang kemudian di-reshuffle.
Presiden juga tidak perlu takut oleh adanya tekanan partai-partai politik. Karena, meski dicalonkan oleh partai politik, Presiden adalah pilihan rakyat, bukan pilihan partai. Kemenangan presiden bukan kemenangan partai, tetapi kemenangan rakyat. Ini seharusnya semakin membuat Presiden berani melakukan reshuffle.
Di atas semua itu, secara kasat mata, rakyat telah melihat dan merasakan langsung akibat kinerja yang belum memuaskan dari pemerintah (yang tentunya meliputi pula para menteri) saat ini. Rakyat sudah memiliki penilaian. Beberapa survei yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dinilai publik memang masih belum memuaskan.
Tanpa perlu mendebat hasil survei yang cukup objektif itu pemerintah mesti legowo dan membuka mata lebar-lebar. Penyebab belum memuaskannya kinerja muncul dari kebijakan kabinet yang juga tidak memuaskan.
Presiden memang sudah menyatakan akan melakukan reshuffle awal Mei nanti. Jajaran kementerian yang mengurusi masalah ekonomi dan transportasi serta keagamaan, paling santer disorot oleh para pengamat sebagai pihak yang akan direshuffle. Selain pihak lain seperti kementerian yang mengurusi masalah kesejahteraan rakyat dan perumahan.
Ketika reshuffle belum dinyatakan secara resmi oleh Presiden tentu saja menimbulkan sejumlah kekhawatiran dan tanda tanya, di samping ketidakpastian para menteri yang bekerja. Akankah kali ini reshuffle tidak jadi dilakukan? Semoga saja benar-benar terjadi awal Mei ini.
Di sinilah, kita tidak hanya menunggu tetapi juga “menantang” keberanian Presiden agar tetap me-reshuffle beberapa menteri yang “kurang memuaskan.”
Adanya reshuffle, selain membuktikan keberanian Presiden dalam mengambil inisiatif yang lebih baik, juga akan ikut memengaruhi popularitas atau tidaknya kinerja pemerintahan “Indonesia Bersatu” di masa depan, khususnya hingga 2009.
Setidaknya, upaya yang harus dilakukan pemerintah di masa depan adalah tidak mengumbar janji-janji dan retorika-retorika yang justru menambah panjang daftar kekecewaan rakyat. Semua ada di tangan Anda, Pak Presiden!***
Suara Karya, Selasa 24 April 2007
Reinterpretasi Islam dan Urgensi Ijtihad
Dalam perjalanan sejarahnya, interpretasi atas doktrin-doktrin Islam telah melewati fase demi fase dan generasi demi generasi yang cukup mengagumkan dengan karakteristik pada setiap penafsir yang khas dan beragam. Islam telah diinterpretasi dalam banyak ragam dan corak, seperti fikih, kalam, tasawuf, dan filsafat.
Sejak pertama kali digemakan oleh Nabi Muhammad, doktrin Islam terus mengalir deras menembus tirai-tirai budaya dan peradaban di luar jazirah Arabia. Dengan kekuatan doktrin dan kemampuan para pemikir di setiap masanya masing-masing, Islam terus menjadi wacana tanpa batas yang dapat dikembangkan oleh siapapun, di manapun, dan kapanpun. Itulah wajah Islam yang beragam karena ditopang dengan sikap toleransi dan saling menghargai.
Memudar
Namun, seiring berjalannya waktu pula, ibarat roda pedati yang suatu saat di atas dan pada saat yang lain di bawah, kemajuan dalam pemikiran itu berangsur-angsur memudar akibat perpecahan dan peperangan pemikiran yang cenderung kurang sehat antarumat Islam sendiri. Masing-masing pihak kerap kali mengklaim bahwa hanya pendapatnyalah yang paling benar sementara yang lainnya salah.
Hal ini lantas diperparah dengan fatwa-fatwa sebagian ulama untuk menutup rapat-rapat pintu ijtihad. Doktrin Islam yang mulanya openable terhadap tafsir apapun, dinamis, dan kontekstual, dikukuhkan secara “sepihak” menjadi seperangkat hukum-hukum agama yang final dan tidak boleh diutak-atik keberadaannya.
Hukum-hukum itu lalu menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akibatnya, kejumudan berpikir melanda sebagian besar dunia muslim. Mereka tidak memiliki daya pikir kreatif untuk membaca doktrin-doktrinnya kembali. Otoritas ulama yang “dimanfaatkan” oleh penguasa semakin mengkristal hingga orang-orang dipaksa mengikuti ulama vis a vis penguasa. Itulah tragedi buruk dalam sejarah Islam.
Para ulama dan pemikir yang seharusnya independen rupanya banyak yang berkolaborasi dengan kekuatan penguasa politik demi dan untuk kepentingan dan keuntungan penguasa. Akibatnya, sulit dicerna mana yang otentik doktrin Islam dan mana yang bukan. Ajaran Islam kian tambah kabur ditelan ambisi politik dan nafsu kekuasaan yang mengebiri kreativitas dan kebebasan berpikir kritis.
Sering kali terjadi pendapat ulama dianggap otentik agama, padahal itu hanyalah tafsir mereka. Pada titik inilah, maka cukup relevan untuk bercermin pada masa lalu. Jika pemikir berkolaborasi dengan penguasa, pemikiran menjadi mandek dan stagnan. Reinterpretasi adalah jawaban konkret dalam melawan kejumudan yang ada.
Tantangan
Islam saat ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cukup serius. Di satu sisi, mesti konsisten dengan nilai-nilai otentik luhur yang dikandungnya, pada saat yang sama, dituntut agar berpartisipasi menyelesaikan persoalan kemanusiaan terus mengalir deras. Tafsir atas doktrin-doktrin Islam masa klasik tentu tidak seratus persen bisa diandalkan.
Pun pemikiran-pemikiran kaum modernis tentang Islam saat ini. Sebab, pemikiran modernis disebut-sebut juga masih memiliki kelemahan, di samping keunggulan yang cukup mengagumkan. Fazlur Rahman dalam Roots of Islamic Neo-Fundamentalism-nya, menyebutkan setidaknya ada dua kelemahan itu. Pertama, kaum modernis, dalam pendekatan mereka terhadap Alquran, bersifat pilih-pilih. Mereka tidak dengan jelas mengusahakan adanya metodologi untuk interpretasi sistematis dan komprehensif Alquran dan sunnah guna melandasi konsep Islam tentang moral dan hukum, dan untuk mengoreksi beberapa kekurangan dari ekses sistem klasik Islam. Kedua, banyak kaum modernis yang menunjukkan kecenderungan yang berbahaya karena sikap apologetik berkenaan dengan beberapa hal penting tertentu, khususnya bila memberi tafsiran pada sejarah Islam karena terkadang melupakan akar-akar penganut Islam yang masih awam. Hal ini tentu menjadi persoalan juga.
Pada hemat penulis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membentuk kembali wajah Islam yang baru guna menghadapi tantangan-tantangan saat ini, tanpa perlu menyunat tradisi yang diwarisi hingga kini. Pertama, komitmen untuk terus-menerus membukan dan melakukan ijtihad. Muhammad Iqbal, seorang pemikir muslim asal Pakistan, pernah mengatakan bahwa ijtihad adalah kekuatan penggerak bagi Islam. Artinya, kemajuan dan wajah Islam di manapun dan kapanpun amat tergantung pada bagaimana umatnya mengembangkan daya akalnya untuk berijtihad secara terbuka. Dalam karya monumentalnya, As-Syifa, Ibnu Sina juga pernah mengatakan bahwa ijtihad merupakan elemen urgen. Dalam setiap zaman, harus ada orang-orang spesialis dan benar-benar tahu bagaimana menerapkan dasar-dasar Islam pada setiap zaman yang senantiasa berubah.
Kedua, kesiapan umat Islam untuk bisa menerima pandangan-pandangan lain yang lebih baik, walaupun itu berbeda dengan pandangan mereka sebelumnya. Hal ini penting, karena salah satu persoalan yang hingga saat ini cukup sulit diterima mereka adalah sikap menghargai pendapat orang lain. Kebanyakan umat Islam apatis dengan pandangan orang lain, parahnya, mereka sendiri enggan berpikir kritis-rasional. Mereka kerap kali hanya mampu menyalahkan, tapi tidak mampu memberikan solusi yang terbaik bagi problem-problem yang dihadapi. Padahal, jauh-jauh hari, Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, pernah mengatakan bahwa kebenaran adalah barang paling berharga yang hilang dari umat Islam, karena itu, ambillah ia di manapun kita menemukannya.
Ijtihad dan kesiapan membuka diri untuk berdialog secara terbuka dengan cara-cara elegan, akan mampu memberikan warna Islam yang teduh dan menyejukkan sekaligus menjawab tantangan yang ada. Ijtihad tentu bukan sembarang ijtihad, ia mesti dilandasi dengan kapasitas keilmuan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ijtihad bukan pula hanya mengulang-ulang pendapat masa lalu kemudian dimodifikasi dalam bentuk baru. Lebih dari itu, ijtihad lebih dimaksudkan untuk menemukan solusi-solusi terbaik dari berbagai pandangan yang ditawarkan.
Wajah Islam dengan demikian berpotensi mampu menampilkan jawaban-jawaban, meskipun sudah barang pasti tidak sempurna memuaskan, bagi problem-problem kemanusiaan yang sedang terjadi. Rasanya, hal itu tidak sulit untuk diwujudkan secara kolektif. Tinggal umat Islam sendiri, mau atau tidak mengambil bagian dan perannya yang cukup signifikan dalam sejarah umat manusia di dunia saat ini dan ke depan. Wallahu a’lam.
Duta Masyarakat, Jumat 23 Februari 2007
Sejak pertama kali digemakan oleh Nabi Muhammad, doktrin Islam terus mengalir deras menembus tirai-tirai budaya dan peradaban di luar jazirah Arabia. Dengan kekuatan doktrin dan kemampuan para pemikir di setiap masanya masing-masing, Islam terus menjadi wacana tanpa batas yang dapat dikembangkan oleh siapapun, di manapun, dan kapanpun. Itulah wajah Islam yang beragam karena ditopang dengan sikap toleransi dan saling menghargai.
Memudar
Namun, seiring berjalannya waktu pula, ibarat roda pedati yang suatu saat di atas dan pada saat yang lain di bawah, kemajuan dalam pemikiran itu berangsur-angsur memudar akibat perpecahan dan peperangan pemikiran yang cenderung kurang sehat antarumat Islam sendiri. Masing-masing pihak kerap kali mengklaim bahwa hanya pendapatnyalah yang paling benar sementara yang lainnya salah.
Hal ini lantas diperparah dengan fatwa-fatwa sebagian ulama untuk menutup rapat-rapat pintu ijtihad. Doktrin Islam yang mulanya openable terhadap tafsir apapun, dinamis, dan kontekstual, dikukuhkan secara “sepihak” menjadi seperangkat hukum-hukum agama yang final dan tidak boleh diutak-atik keberadaannya.
Hukum-hukum itu lalu menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akibatnya, kejumudan berpikir melanda sebagian besar dunia muslim. Mereka tidak memiliki daya pikir kreatif untuk membaca doktrin-doktrinnya kembali. Otoritas ulama yang “dimanfaatkan” oleh penguasa semakin mengkristal hingga orang-orang dipaksa mengikuti ulama vis a vis penguasa. Itulah tragedi buruk dalam sejarah Islam.
Para ulama dan pemikir yang seharusnya independen rupanya banyak yang berkolaborasi dengan kekuatan penguasa politik demi dan untuk kepentingan dan keuntungan penguasa. Akibatnya, sulit dicerna mana yang otentik doktrin Islam dan mana yang bukan. Ajaran Islam kian tambah kabur ditelan ambisi politik dan nafsu kekuasaan yang mengebiri kreativitas dan kebebasan berpikir kritis.
Sering kali terjadi pendapat ulama dianggap otentik agama, padahal itu hanyalah tafsir mereka. Pada titik inilah, maka cukup relevan untuk bercermin pada masa lalu. Jika pemikir berkolaborasi dengan penguasa, pemikiran menjadi mandek dan stagnan. Reinterpretasi adalah jawaban konkret dalam melawan kejumudan yang ada.
Tantangan
Islam saat ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cukup serius. Di satu sisi, mesti konsisten dengan nilai-nilai otentik luhur yang dikandungnya, pada saat yang sama, dituntut agar berpartisipasi menyelesaikan persoalan kemanusiaan terus mengalir deras. Tafsir atas doktrin-doktrin Islam masa klasik tentu tidak seratus persen bisa diandalkan.
Pun pemikiran-pemikiran kaum modernis tentang Islam saat ini. Sebab, pemikiran modernis disebut-sebut juga masih memiliki kelemahan, di samping keunggulan yang cukup mengagumkan. Fazlur Rahman dalam Roots of Islamic Neo-Fundamentalism-nya, menyebutkan setidaknya ada dua kelemahan itu. Pertama, kaum modernis, dalam pendekatan mereka terhadap Alquran, bersifat pilih-pilih. Mereka tidak dengan jelas mengusahakan adanya metodologi untuk interpretasi sistematis dan komprehensif Alquran dan sunnah guna melandasi konsep Islam tentang moral dan hukum, dan untuk mengoreksi beberapa kekurangan dari ekses sistem klasik Islam. Kedua, banyak kaum modernis yang menunjukkan kecenderungan yang berbahaya karena sikap apologetik berkenaan dengan beberapa hal penting tertentu, khususnya bila memberi tafsiran pada sejarah Islam karena terkadang melupakan akar-akar penganut Islam yang masih awam. Hal ini tentu menjadi persoalan juga.
Pada hemat penulis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membentuk kembali wajah Islam yang baru guna menghadapi tantangan-tantangan saat ini, tanpa perlu menyunat tradisi yang diwarisi hingga kini. Pertama, komitmen untuk terus-menerus membukan dan melakukan ijtihad. Muhammad Iqbal, seorang pemikir muslim asal Pakistan, pernah mengatakan bahwa ijtihad adalah kekuatan penggerak bagi Islam. Artinya, kemajuan dan wajah Islam di manapun dan kapanpun amat tergantung pada bagaimana umatnya mengembangkan daya akalnya untuk berijtihad secara terbuka. Dalam karya monumentalnya, As-Syifa, Ibnu Sina juga pernah mengatakan bahwa ijtihad merupakan elemen urgen. Dalam setiap zaman, harus ada orang-orang spesialis dan benar-benar tahu bagaimana menerapkan dasar-dasar Islam pada setiap zaman yang senantiasa berubah.
Kedua, kesiapan umat Islam untuk bisa menerima pandangan-pandangan lain yang lebih baik, walaupun itu berbeda dengan pandangan mereka sebelumnya. Hal ini penting, karena salah satu persoalan yang hingga saat ini cukup sulit diterima mereka adalah sikap menghargai pendapat orang lain. Kebanyakan umat Islam apatis dengan pandangan orang lain, parahnya, mereka sendiri enggan berpikir kritis-rasional. Mereka kerap kali hanya mampu menyalahkan, tapi tidak mampu memberikan solusi yang terbaik bagi problem-problem yang dihadapi. Padahal, jauh-jauh hari, Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, pernah mengatakan bahwa kebenaran adalah barang paling berharga yang hilang dari umat Islam, karena itu, ambillah ia di manapun kita menemukannya.
Ijtihad dan kesiapan membuka diri untuk berdialog secara terbuka dengan cara-cara elegan, akan mampu memberikan warna Islam yang teduh dan menyejukkan sekaligus menjawab tantangan yang ada. Ijtihad tentu bukan sembarang ijtihad, ia mesti dilandasi dengan kapasitas keilmuan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ijtihad bukan pula hanya mengulang-ulang pendapat masa lalu kemudian dimodifikasi dalam bentuk baru. Lebih dari itu, ijtihad lebih dimaksudkan untuk menemukan solusi-solusi terbaik dari berbagai pandangan yang ditawarkan.
Wajah Islam dengan demikian berpotensi mampu menampilkan jawaban-jawaban, meskipun sudah barang pasti tidak sempurna memuaskan, bagi problem-problem kemanusiaan yang sedang terjadi. Rasanya, hal itu tidak sulit untuk diwujudkan secara kolektif. Tinggal umat Islam sendiri, mau atau tidak mengambil bagian dan perannya yang cukup signifikan dalam sejarah umat manusia di dunia saat ini dan ke depan. Wallahu a’lam.
Duta Masyarakat, Jumat 23 Februari 2007
Rakyat, Negara, dan Demokrasi Kita
Krisis sosial-ekonomi di negeri ini hingga kini masih belum maksimal dipulihkan. Angka kemiskinan dan pengangguran cenderung meningkat. Harga bahan-bahan pokok semakin meningkat dari hari ke hari. Perilaku elit politik yang duduk di singgasana kekuasaan semakin memperlihatkan perilaku kleptokrat secara terang-terangan. Penegakan hukum masih terkesan tebang pilih. Yang dipilih pun masih yang kelas teri. Parahnya, elit politik pun larut pada soal korupsi yang kelas teri. Nyaris tak ada suara kencang elit untuk menekan pemerintah agar lebih serius menyelesaikan korupsi kelas kakap, seperti BLBI. Ada apa dengan demokrasi kita kini?
Rakyat dan negara
Demokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. Gagal tidaknya demokrasi akan dihakimi oleh fakta sejahtera tidaknya rakyat. Maka, demokrasi pada titik ini bisa dipahami sebagai hanya alat/sistem untuk menciptakan kesejahteraan. Sebagai hanya alat/sistem, konsekuensinya demokrasi bisa diganti dengan alat/sistem lain yang lebih baik. Dengan demikian, demokrasi adalah juga di antara pilihan dari berbagai pilihan lain yang ditawarkan. Mudah dipahami jika kemudian ada suara-suara skeptis atas demokrasi ketika kesejahteraan rakyat belum juga tercipta, dan menawarkan alat/sistem lain selain demokrasi.
Adakah yang lebih baik dari demokrasi? Masalah sebetulnya bukan hanya pada soal baik atau lebih baik alat/sistem selain demokrasi, tetapi pada terbukanya kesempatan yang sama dan luas pada setiap individu (rakyat) yang mencita-citakan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Artinya, setiap individu berperan, dan peran itu dinilai sebagai bagian dari hak untuk ikut andil menciptakan kesejahteraan. Dan, demokrasi memberikan kesempatan itu melalui adagium dari, oleh, dan untuk rakyat. Maknanya secara teknis, rakyat menyuarakan cita-cita kesejahteraan, lalu rakyat menciptakan rencana-rencana demi mewujudkan cita-cita itu yang pada akhirnya juga kembali untuk rakyat.
Rakyat ingin hak-haknya tidak hanya dihormati tetapi juga dihargai sebagai bagian dari cita-cita bersama mencapai kesejahteraan. Sentral kebijakan yang berpusat hanya pada negara, tanpa pelibatan rakyat seperti pada otoritarianisme jelas mengebiri hak-hak rakyat. Hal berbeda terjadi di alam demokrasi yang jelas memberikan kepada rakyat akan hak-haknya. Pada titik ini, demokrasi kemudian menjadi pilihan. Sebagai salah satu alat/sistem, demokrasi tentu saja perlu penyempurnaan untuk semakin menguatkan suara-suara rakyat dan menempatkan negara hanya sebagai institusi pelaksana teknis pewujudan harapan dan cita-cita rakyat. Maka, kebijakan negara yang dilahirkan mutlak harus bertumpu pada koridor harapan dan cita-cita rakyat.
Negara harus tunduk pada suara rakyat. Dan, rakyat berhak mengkritik negara ketika kebijakan yang dilahirkan negara tidak sesuai dan melenceng dari koridor itu. Karena itu, negara harus terus-menerus memasang mata dan telinganya untuk melihat dan mendengarkan rakyat. Kewajiban negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika negara gagal, elit-elit di dalam tubuh negara itu harus bersedia diganti dengan elit-elit baru yang lebih baik. Inilah jaminan demokrasi yang dalam wujud teknisnya adalah pergantian kepala negara. Elit yang negarawan akan tahu diri ketika gagal untuk meminta maaf dan menyerahkan tongkat estafet pada elit-elit baru. Inilah kenegarawanan sejati elit.
Demokrasi kita
Demokrasi kita hari ini tengah berjalan menuju kematangan dan kedewasaan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menjamin hak-hak rakyat telah terpenuhi. Proses demokrasi pun telah berjalan cukup baik, meski itu terlihat baru pada terlaksananya berbagai pemilu, tumbuh suburnya partai-partai politik, dijaminnya kebebasan berpendapat, serta kebebasan lain seperti yang diharapkan. Sayangnya, demokrasi kita juga masih menjadi alat/sistem untuk tujuan-tujuan tertentu yang mengatasnamakan demokrasi, untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
Demokrasi kita juga terkesan lebih mementingkan urusan prosedural, dan tidak terlalu perhatian pada persoalan substantif yang antara lain berwujud nyatanya perbaikan kondisi bangsa dari berbagai krisis yang mendera. Tingkat ekonomi secara makro memang berhasil mencapai titik signifikan yang mengagumkan. Tetapi, kekaguman itu menjadi senyap manakala sektor ekonomi ril tidak bergerak cepat, malah melambat. Kekaguman juga menjadi senyap manakala rakyat di bawah menjerit dalam kemelaratan yang kian bertambah. Jeritan yang kian keras ketika harga-harga terus melambung tinggi dan tampaknya mustahil turun. Seperti inikah demokrasi yang kita harapkan?
Duta Masyarakat, Rabu 11 Juli 2007
Rakyat dan negara
Demokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. Gagal tidaknya demokrasi akan dihakimi oleh fakta sejahtera tidaknya rakyat. Maka, demokrasi pada titik ini bisa dipahami sebagai hanya alat/sistem untuk menciptakan kesejahteraan. Sebagai hanya alat/sistem, konsekuensinya demokrasi bisa diganti dengan alat/sistem lain yang lebih baik. Dengan demikian, demokrasi adalah juga di antara pilihan dari berbagai pilihan lain yang ditawarkan. Mudah dipahami jika kemudian ada suara-suara skeptis atas demokrasi ketika kesejahteraan rakyat belum juga tercipta, dan menawarkan alat/sistem lain selain demokrasi.
Adakah yang lebih baik dari demokrasi? Masalah sebetulnya bukan hanya pada soal baik atau lebih baik alat/sistem selain demokrasi, tetapi pada terbukanya kesempatan yang sama dan luas pada setiap individu (rakyat) yang mencita-citakan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Artinya, setiap individu berperan, dan peran itu dinilai sebagai bagian dari hak untuk ikut andil menciptakan kesejahteraan. Dan, demokrasi memberikan kesempatan itu melalui adagium dari, oleh, dan untuk rakyat. Maknanya secara teknis, rakyat menyuarakan cita-cita kesejahteraan, lalu rakyat menciptakan rencana-rencana demi mewujudkan cita-cita itu yang pada akhirnya juga kembali untuk rakyat.
Rakyat ingin hak-haknya tidak hanya dihormati tetapi juga dihargai sebagai bagian dari cita-cita bersama mencapai kesejahteraan. Sentral kebijakan yang berpusat hanya pada negara, tanpa pelibatan rakyat seperti pada otoritarianisme jelas mengebiri hak-hak rakyat. Hal berbeda terjadi di alam demokrasi yang jelas memberikan kepada rakyat akan hak-haknya. Pada titik ini, demokrasi kemudian menjadi pilihan. Sebagai salah satu alat/sistem, demokrasi tentu saja perlu penyempurnaan untuk semakin menguatkan suara-suara rakyat dan menempatkan negara hanya sebagai institusi pelaksana teknis pewujudan harapan dan cita-cita rakyat. Maka, kebijakan negara yang dilahirkan mutlak harus bertumpu pada koridor harapan dan cita-cita rakyat.
Negara harus tunduk pada suara rakyat. Dan, rakyat berhak mengkritik negara ketika kebijakan yang dilahirkan negara tidak sesuai dan melenceng dari koridor itu. Karena itu, negara harus terus-menerus memasang mata dan telinganya untuk melihat dan mendengarkan rakyat. Kewajiban negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika negara gagal, elit-elit di dalam tubuh negara itu harus bersedia diganti dengan elit-elit baru yang lebih baik. Inilah jaminan demokrasi yang dalam wujud teknisnya adalah pergantian kepala negara. Elit yang negarawan akan tahu diri ketika gagal untuk meminta maaf dan menyerahkan tongkat estafet pada elit-elit baru. Inilah kenegarawanan sejati elit.
Demokrasi kita
Demokrasi kita hari ini tengah berjalan menuju kematangan dan kedewasaan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menjamin hak-hak rakyat telah terpenuhi. Proses demokrasi pun telah berjalan cukup baik, meski itu terlihat baru pada terlaksananya berbagai pemilu, tumbuh suburnya partai-partai politik, dijaminnya kebebasan berpendapat, serta kebebasan lain seperti yang diharapkan. Sayangnya, demokrasi kita juga masih menjadi alat/sistem untuk tujuan-tujuan tertentu yang mengatasnamakan demokrasi, untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
Demokrasi kita juga terkesan lebih mementingkan urusan prosedural, dan tidak terlalu perhatian pada persoalan substantif yang antara lain berwujud nyatanya perbaikan kondisi bangsa dari berbagai krisis yang mendera. Tingkat ekonomi secara makro memang berhasil mencapai titik signifikan yang mengagumkan. Tetapi, kekaguman itu menjadi senyap manakala sektor ekonomi ril tidak bergerak cepat, malah melambat. Kekaguman juga menjadi senyap manakala rakyat di bawah menjerit dalam kemelaratan yang kian bertambah. Jeritan yang kian keras ketika harga-harga terus melambung tinggi dan tampaknya mustahil turun. Seperti inikah demokrasi yang kita harapkan?
Duta Masyarakat, Rabu 11 Juli 2007
Langganan:
Postingan (Atom)